NEVBUZZ – Sampai bulan ketiga tahun 2026, Pemerintah Indonesia belum memberikan sinyal untuk pemberian insentif bagi mobil listrik. Lantas, akan seperti apa peta persaingan kendaraan elektrifikasi khususnya di segmen roda empat dalam negeri?
Menurut Pengamat Industri Otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, transformasi penjualan mobil listik di Indonesia kini bergeser dari pola demand-pull berbasis insentif fiskal menuju market-pull berbasis kompetisi real.
“Pada fase awal 2023–2025 adopsi didorong relaksasi pajak yg membanjiri pasar unit impor, tetapi memasuki Maret 2026, saat insentif dirasionalisasi, industri dipaksa mencari keseimbangan baru melalui efisiensi manufaktur dan lokalisasi,” ujarnya saat dihubungi NEVBUZZ, Kamis (5/3).
Menurut Yannes, aturan dari Pemerintah Indonesia mulai 2026 yang mewajibkan para perusahaan otomotif melakukan produksi mobil listrik di dalam negeri dengan volume setara kuota impor yang pernah diterima serta minimal TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) minimal sebesar 40 persen, mengubah peta persaingan.
“Regulasi 2026 terkait TKDN 40% mengubah peta persaingan dari perang harga subsidi menjadi adu kuat rantai pasok domestik,” ucap Yannes.
“Dengan pangsa pasar yang menembus 12,9% pada 2025 atau sekitar 103,9 ribu unit, ketahanan industri perakitab EV dalam negeri Indonesia mulai diuji secara nyata melalui CKD dan kesiapan layanan 3Snya (Sales-Service-Spareparts) setelah fase penjualan, tanpa ketergantungan absolut pada stimulus pemerintah,” ucap Yannes.
